Minimalkan Pemalsuan, Pemerintah akan Terapkan Ijazah Elektronik untuk Sekolah Mulai Tahun 2025

18 Februari 2025

Ilustrasi Ijazah Elektronik untuk Sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan meluncurkan ijazah elektronik mulai tahun 2025 ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Penerbitan ijazah harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas.

Namun, setiap tahun masih terdapat kendala dalam pelaksanaanya karena sistem penerbitan ijazah terus diperbaiki.

Oleh karena itu, Kemendikdasmen mendorong transformasi digital, salah satunya penerapan ijazah elektronik.

Menyitat dari situs web Kemendikdasmen, langkah ini bertujuan memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan, sehingga peserta didik bisa menerima ijazah yang sah sesuai standar terbaru. Rencananya, mulai tahun 2025 sekolah juga bisa mencetak sendiri ijazah sesuai ketentuan.

“Inisiatif yang sedang dikembangkan adalah penerapan ijazah elektronik, yaitu digitalisasi ijazah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi penerima ijazah. Melalui digitalisasi ini, diharapkan proses penerbitan dan distribusi dokumen kelulusan menjadi lebih cepat, akurat, serta mengurangi risiko pemalsuan,” ujar Direktur Sekolah Menengah Atas, Winner Jihad Akbar, dikutip dalam keterangannya, Selasa (18/2).

Penerbitan Ijazah Elektronik Terbatas pada Sekolah Tertentu

Penerapan ijazah elektronik, bisa memberikan otonomi lebih kepada sekolah dalam proses penerbitan ijazah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam distribusinya.

Meski demikian, penerbitan ijazah elektronik hanya bisa dilakukan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi.

Dengan demikian, satuan pendidikan yang belum terakreditasi tidak memiliki wewenang tersebut.

Keuntungan Ijazah Digital

Winner menekankan, ada beberapa hal penting terkait digitalisasi ijazah. Ia menyatakan, penerapan ijazah elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi penerima ijazah.

Melalui digitalisasi ini, proses penerbitan dan distribusi dokumen kelulusan diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, serta mengurangi risiko pemalsuan.

Di sisi lain, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Xarisman Wijaya Simanjuntak, menyoroti perubahan signifikan dalam regulasi penerbitan ijazah dengan adanya Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.

“Sebelumnya, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 belum secara eksplisit mengatur prinsip umum penerbitan ijazah. Namun, regulasi terbaru ini telah menetapkan tiga prinsip utama, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa ijazah yang diterbitkan memiliki keabsahan hukum yang kuat, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi,” jelas Xarisman.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Data Pendidikan, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, L. Manik Mustikohendro, menekankan pentingnya pembangunan data induk ijazah sebagai bagian dari data induk pendidikan.

“Data induk ijazah merupakan subset dari data induk pendidikan, sehingga perlu strategi yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu poin krusial, adalah membangun mekanisme tata kelola data induk ijazah yang terstruktur dan terintegrasi, sehingga dapat memastikan keakuratan serta validitas dokumen kelulusan,” paparnya.

Manik menambahkan, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penerbitan ijazah.

Melalui peraturan dan inisiatif ini, harapannya proses penerbitan ijazah di Indonesia akan menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan standar terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.